Boyolali – Senin (29/9/2026), DPRD Boyolali menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Korwil Boyolali terkait pembayaran upah lembur pekerja yang belum terealisasi secara utuh. Audiensi tersebut membahas perbedaan antara anggaran lembur yang diajukan sebesar Rp75.440.598 dengan anggaran yang telah diakomodasi sebesar Rp57.552.667.
Audiensi digelar di Ruang Lobi DPRD Boyolali dengan dihadiri Wakil Ketua DPRD Boyolali, Wakil Ketua Komisi C, serta Anggota Komisi D. Turut hadir perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Boyolali, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Boyolali, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Boyolali, serta perwakilan pekerja .
Pertemuan tersebut membahas keterlambatan dan belum terpenuhinya pembayaran hak lembur, khususnya bagi pekerja yang bertugas pada hari libur nasional dan hari raya Idulfitri. Dalam forum tersebut, Dani menyampaikan keluhan terkait kepastian pembayaran uang lembur yang belum terealisasi secara utuh serta berharap instansi terkait dan pihak manajemen dapat memberikan solusi atas hak pekerja yang telah menjalankan tugas pelayanan publik di lapangan.
“Dari mana anggaran lembur itu bisa dikeluarkan? Apakah anggarannya berasal dari Dishub, atau jika memang ada perubahan anggaran, apakah anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pembayaran lembur? Menurut saya, hal itu tinggal mengikuti mekanisme teknis yang berlaku. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana mencari solusi terbaik bagi kawan-kawan pekerja yang ada di sini,”.
“Kami hanya ingin menyampaikan bahwa meskipun anggaran belum tersedia, para pekerja tetap telah bekerja menggunakan tenaga dan waktu mereka. Karena itu, kami berharap Dishub dapat memahami kondisi tersebut dan mencari solusi untuk memenuhi hak para pekerja,” tambahnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan, total anggaran lembur yang diajukan mencapai Rp75.440.598. Sementara itu, dalam pengajuan awal Boyolali melalui TAPD yang disetujui bersama DPRD Boyolali, anggaran yang diakomodasi sebesar Rp57.552.667 sehingga terdapat selisih sebesar Rp17.887.931.
Perwakilan Dishub Boyolali menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp57.552.667 telah dimasukkan dalam skema usulan Anggaran Perubahan untuk mengakomodasi insentif atau lembur petugas shift pada hari libur nasional. Sementara itu, selisih anggaran tersebut mencakup klaim lembur saat Idulfitri serta pekerja non-shift yang belum terakomodasi.
“Harapan kami sekarang bertumpu pada Bapak Dewan yang berada di garis depan. Dengan Rp57 juta itu, kami terima terlebih dahulu sehingga ada kejelasan bahwasanya ini akan terbayarkan. Namun, harapan kami selisih Rp17 juta itu bisa disampaikan nanti secara Banggar agar bisa menambah nilai lagi sehingga pas Rp75 juta,” tutur Dani.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Boyolali menyampaikan bahwa terdapat perbedaan antara anggaran yang diusulkan dengan anggaran yang telah disetujui. Ia menyebut tunjangan tersebut diberikan kepada pekerja yang masuk shift dan menyampaikan bahwa persoalan selisih anggaran akan dibahas kembali bersama komisi terkait.
“Yang mendapatkan tunjangan hanya pekerja yang masuk shift. Ada selisih antara anggaran yang diusulkan sebesar Rp75.440.598 dengan anggaran yang disetujui TAPD bersama DPRD sebesar Rp57.552.667. Selisihnya sekitar Rp17 juta. Kalau Bapak dan Ibu tetap meminta agar anggaran tersebut dipenuhi, itu merupakan hak pekerja dan akan kami perjuangkan kembali. Persoalan ini nantinya juga akan dibahas bersama komisi terkait,”
Pembahasan mengenai selisih anggaran tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boyolali bersama TAPD Pemprov Boyolali. DPRD Boyolali berharap persoalan pembayaran lembur pekerja dapat segera diselesaikan sehingga hak pekerja yang telah menjalankan tugas pelayanan publik dapat terpenuhi.